1) Perbandingan ideologi kapitalisme, marxisme, dan pancasila
(a) Ideologi kapitalisme
Kapitalisme adalah suatu ideologi yang mengagungkan capital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Bapak ideologi kapitalisme adalah Adam Smith dengan teorinya the wealth of nation yaitu kemakmuran bangsa-bagsa akan tercapai melalui ekonomi persaingan bebas, artinya ekonomi bebas tanpa campur tangan Negara. Kapitalisme merupakan suatu ideologi yang muncul dan berkembang pertama kali di Eropa pada abad 16 sampai 19. Ideologi ini lahir karena adanya kompromi antara kaum gerejawan dan cendikiawan yang disebut dengan sekularisme ( pemisah antara agama dan kehidupan). Sekularisme merupakan asas berfikir dan standar perilaku dalam ideologi kapitalis. Disebut ideologi kapitalis karena sistem ekonomi kapitalis dengan “kebebasan dalam kepemilikan” merupakan aspek paling menonjol dalam ideologi ini

(b) Ideologi marxisme
Ideologi marxisme adalah Ideologi yang dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang segala sesuatu, sebagai akal sehat dan beberapa kecenderungan filosofis, atau sebagai serangkaian ide yang dikemukakan oleh kelas masyarakat yang dominan kepada seluruh anggota masyarakat. Ideologi Marxisme-Leninisme ini meliputi ajaran dan paham tentang (a) hakikat realitas alam berupa ajaran materialisme dialektis dan ateisme; (b) ajaran makna sejarah sebagai materialisme historis; (c) norma-norma rigid bagaimana masyarakat harus ditata, bahkan tentang bagaimana individu harus hidup; dan (d) legitimasi monopoli kekuasaan oleh sekelompok orang atas nama kaum proletar.
(c) Ideologi pancasila
Ideologi pancasila adalah bentuk ideologi yang mengakui kebersamaan, kesatuan, dan kekeluargaan selain pengakuan atas eksistensi dan keberadaan individu dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, aktivitas bangsa, dan masyarakat. Ideologi pancasila adalah ideologi yang fleksibel. Hal ini berarti dalam batas-batas tertentu ideologi pancasila memberikan keluwesan, sebagaimana yang dicerminkan pada rumusan UUD 1945 yang memberikan kebebasan dan keterbukaan kepada setiap warga negara untuk mengembangkannya namun tetap menuntut pemahaman terhadap gagasan dasar yang terpadu dalam ideologi pancasila.

2) Perbandingan Filsafat Pancasila
(a) Aspek Ontologis
Ontologis berasal dari kata Yunani onto yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada atau kenyataan yang sesungguhnya dan logos berarti studi tentang atau teori yang membicarakan atau ilmu. Ontologi mempelajari keberadaan dalam bentuknya yang paling abstrak. Objek formal ontologi adalah memberikan dasar-dasar yang paling umum bagi semua masalah yang menyangkut manusia, dunia, Tuhan sepert tentang keberadaan, kebersamaan, kebebasan, badan, jiwa, agama, dan sebagainya.
(b) Aspek Epistemologis
Kata epistemologis berasal dari bahasa Yunani yaitu epesteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti ilmu. Epistemologi berarti ilmu pengetahuan yang benar. Aspek epistemologi dalam Pancasila terletak bagaimana keabsahan Pancasila sebagai ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan.
(c) Aspek Aksiologi
Kata aksiologi berasal dari kata axios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Aksiologi sebagai teori tentang nilai dan membahas hakikat nilai. Oleh sebab itu, aksiologi disebut filsafat nilai. Persoalan tentang nilai bersumber pada keutamaan dan keluhuran hidup manusia sehingga akan selalu berkait dengan fungsi sumber-sumber kemampuan kejiwaan.

3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menambahkan bagian yang sudah ada. Jadi amandemen menunjukkan adanya perubahan atau perbaikan atas apa yang telah ada. Penambahan atau perubahan itu tidak dimaksudkan untuk memperbaiki Undang-Undang Dasar (UUD) melainkan untuk menambah perluasan isi atas ketentuan yang telah ada dalam UUD tersebut. Ada empat kelemahan UUD 1945 sehingga perlu diamandemenkan yaitu sebagai berikut: (1) UUD 1945 terlalu menekankan pendekatan fungsional dalam pembuatan peraturan, (2) Tidak memberikan pembatasan yang tegas terhadap kekuasaan presiden, khususnya pembatasan masa jabatan presiden, (3) UUD 1945 terlalu banyak memberikan delegasi kepada badan pembentuk undang-undang untuk menetapkan substansi aturan pokok, (4) Materi-materi pokok yang seharusnya diatur dalam undang-undang dasar ternyata tidak diatur secara lengkap misalnya tentang hak asasi manusia. Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu “luwes” (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Proses amandemen: Pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Karno selaku Ketua PPKI mengakui bahwa UUD 1945 adalah UUD yang belum sempurna, undang-undang dasar kilat yang perlu disempurnakan kembali pada sebuah situasi yang memungkinkan. Oleh karena itu, dalam sidang PPKI yang membahas dan mengesahkan UUD 1945 telah dicapai kompromi adanya perubahan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan dalam Pasal 37 UUD 1945.UUD 1945 perlu diamandemen karena terlalu sederhana untuk bangsa Indonesia yang sedemikian kompleks, juga spirit yang terkandung dalam UUD 1945 dianggap kurang bisa menjawab persoalan kenegaraan di masa kini dan mendatang. Untuk mengubah UUD cukup dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Di Indonesia, wewenang untuk mengubah UUD ada di tangan MPR dengan ketentuan bahwa quorum adalah 2/3 dari anggota MPR. Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14- 21 Oktober 1999 yaitu perubahan pertama UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7- 18 Agustus 2000 yaitu perubahan kedua UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1- 9 November 2001 yaitu perubahan ketiga UUD 1945
Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1- 11 Agustus 2002 yaitu perubahan keempat UUD 1945

4) Perbandingan tugas lembaga-lembaga negara
(a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR adalah suatu lembaga yang tertinggi dalam negara Republik Indonesia
Tugas: 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya
4. Melakukan kedaulatan rakyat
5. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara
(b) Presiden dan Wakil Presiden
Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Wakil presiden adalah orang yang membantu presiden.
Tugas Presiden: 1. Membentuk UUD dengan persetujuan DPR
2. Dalam situasi memaksa, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang
3. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden
4. Menjalankan undang-undang
5. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
6. Mengajukan rencana APBN
7. Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang
Tugas Wakil Presiden: Membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya
(c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR adalah suatu badan negara yang anggotanya dipilih dari wakil-wakil rakyat
Tugas: 1. Melaksanakan tugas perundang-undangan
2. Mengawasi jalannya pemerintahan
3. Melaksanakan tugas pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Melaksanakan pendidikan politik
(d) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
DPA adalah satu lembaga tingi negara yang berkedudukan di bawah MPR akan tetapi sederajat dengan DPR, Presiden, Wakil Presiden, MA, dan BPK.
Tugas: Memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada presiden
(e) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi tindakan presiden
Tugas: 1. Memeriksa tanggungjawab keuangan negara
2. Memberitahukan kepada DPR tentang hasil-hasil pemeriksaan pelaksanaan APBN
(f) Mahkamah Agung (MA)
MA adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh badan lainnya.
Tugas: 1. Mengadili atau menyelenggarakan peradilan meliputi perkara kasasi, memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili dan melaksanakan peninjauan kembali putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Melakukan pengawasan yaitu pengawasan tertinggi atas pengadilan, penyelenggaraan atas jalannya peradilan, tingkah laku perbuatan hakim dalam menjalankan tugasnya
3. Melakukan nasihat hukum kepada lembaga negara yang lain baik diminta atau tidak terutama dalam pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden
4. Melakukan administrasi
5. Melakukan pengaturan jika belum diatur dalam undang-undang
6. Melakukan hak uji material atas peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang

5) Perbandingan Hak Presiden dan DPR
(a) Hak Presiden
 Hak grasi yaitu hak untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman mati dikurangi menjadi hukuman penjara seumur hidup.
 Hak amnesti yaitu hak untuk melakukan tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya.
 Hak abolisi yaitu penghapusan tuntutan pidana yang juga lebih banyak sebagai keputusan politik. Seperti yang diberikan oleh Bung Karno kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda.
 Hak rehabilitasi yaitu pemulihan nama baik atau pun hak politik maupun hak milik lainnya dari seseorang.
(b) Hak DPR
 Hak inisiatif yaitu hak mengajukan sesuatu usulan rancangan undang-undang
 Hak amandemen yaitu hak untuk mengadakan perubahan dalam sesuatu rancangan undang-undang yang biasanya diajukan oleh Pemerintahan
 Hak angket yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
 Hak ratifikasi yaitu hak minta untuk ikut mengesahkan perjanjian dengan negara lain
 Hak bertanya yaitu hak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis kepada Pemerintahan
 Hak interpelasi yaitu hak bertanya atau meminta penjelasan kepada Pemerintah mengenai sesuatu hal yang biasanya diajukan secara lisan
 Hak budget yaitu hak untuk turut menentukan anggaran belanja negara
 Hak petisi yaitu hak untuk mengajukan sesuatu kepada yang berwajib

6) Perbandingan Kekuasaan di Indonesia
(a) Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan eksekutif merupakan cabang kekuasaan yang memegang administrasi pemerintahan negara. Di Indonesia, fungsi kekuasaan eksekutif dilakukan oleh seorang Presiden. Pemerintahan daerah merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif karena ada pembagian tugas secara vertikal yang melahirkan dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan publik yang lebih tinggi kepada badan-badan publik yang lebih rendah kedudukannya untuk secara mandiri dan berdasarkan kepentingan sendiri mengambil keputusan di bidang pemerintahan.
(b) Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Kekuasaan legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi pengaturan, fungsi pengawasan, dan fungsi perwakilan. Kekuasaan legislatif dilakukan oleh MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.
(c) Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Yudikatif dapat dikatakan sebagai kekuasaan untuk menghakimi atau mengadili. UUD 1945 pasca amandemen telah merumuskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung yang membawahi keempat badan peradilan di bawahnya, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

7) Perbandingan fungsi pancasila
(a) Sebagai dasar negara
Pancasila merupakan suatu dasar nilai dan norma untuk mengatur penyelenggaraan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi cita-cita hukum sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, dan kaidah. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila tercantum dalam ketentuan tertingi yaitu Pembukaan UUD 1945.
(b) Sebagai pandangan hidup
Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan sehingga pancasila harus menjadi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.
(c) Sebagai kepribadian bangsa
Pancasila sebagai kepribadian bangsa erat kaitannya dengan kehidupan sehari hari masyarakat yang di kenal dengan keramahaan, kesopananya, kemajemukan, suku budayanya yang merupakan manifiestasi dalam pandangan hidup bangsa.Dengan kata lain di dalam pancasila tersebut banyak mengandung makna – makna yang sangat erat kaitannya dengan keragaman budaya, adat istiadat, religius bangsa seperti masyakarat yang merupkan kepribadian bangsa yaitu adanya pengakuan atas tuhan, dalam menyelesaikan suatu masalah selalu bermusyawarar untuk mencpai kata mufakat, saling hormat menghormati orang lain, meletakan kepentingan golongan di atas kepentingan pribadi, serta selalu bersikap adil untuk mencapai tujuan bersama.
(d) Sebagai perjanjian luhur
Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.
(e) Sebagai ideologi nasional
Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu pemikiran nasional yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum, dan negara Indonesia yang bersumber dari kebudayaan Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan.
(f) Sebagai ideologi terbuka
Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Ciri khas ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya sendiri. Pancasila bukan merupakan suatu nilai yang dipaksakan kepada masyarakat Indonesia karena ideologi Pancasila digali dari nilai-nilai riil yang hidup di masyarakat. Pancasila selalu terbuka untuk menerima perkembangan kenegaraan yang bersifat dinamis, perkembangan pemikiran, demokrasi, reformasi demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.
(g) Sebagai Jiwa Bangsa
Bangsa Indonesia adalah satu bangsa dengan pancasila sebagai dasar negara dengan kata lain pengikat segala suku bangsa senusantara menjadi satu jiwa adalah solidaritas yang besar serta kehendak untuk hidup bersama sebagai bangsa indonesia. Rakyat Indonesia juga punya jiwa yang menyembah pada Allah SWT.

8) Sistem Pemilu di Indonesia
(a) Sistem Distrik
Sistem Distrik merupakan sistem Pemilihan Umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik.
Kelemahan: 1. Kurang memperhitungkan adanya partai-partai kecil
2. Kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya
Kelebihan: 1.Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk lebih erat
2. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu
3. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional
4. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan
(b) Sistem Perwakilan berimbang
Sistem ini dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokoknya adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.
Kelemahan: 1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru
2. Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya
3. Banyaknya partai mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil karena pada umumnya harus mendasarkan diri atas koalisis dari dua partai atau lebih
Kelebihan: sistem ini bersifat refresentatif dalam arti bahwa setiap suara akan turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang.
(c) Sistem proporsional
Sistem ini misalnya jumlah anggota DPR yang dipilih dalam PEMILU di Jawa seimbang dengan jumlah anggota yang dipilih di Luar Jawa. Di sistem ini, calon dapat dinyatakan terpilih langsung untuk mengisi kursi yang diperoleh kalau perolehan suaranya sekurang-kurangnya 30% dari bilangan pembagi pemilihan (BPP).
Kelemahan: posisi dalam nomor urut daftar calon tetap menjadi faktor yang lebih utama dalam menentukan seorang calon terpilih.
Kelebihan: cara penetapan calon terpilih adalah berdasarkan suara terbanyak, artinya tidak lagi menggunakan nomor urut.

9) Cara Mempertahankan dan Memperkuat Nilai Pancasila dari Arus Globalisasi
Caranya adalah pancasila yang merupakan pedoman hidup harus selalu dipegang oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus konsisten menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Keterbukaan ideologi pancasila dalam mengikuti arus globalisasi harus tetap diimbangi dengan menyaring nilai-nilai kebudayaan yang masuk dan menyerap kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai harus ditolak dengan tegas. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus selalu diamalkan.

10) Faktor yang menyebabkan Pancasila kurang menjadi ruh/jiwa dalam kehidupan sehari-hari
Faktor yang menyebabkan adalah karena bangsa Indonesia sebagian besar hanya menganggap Pancasila sebagai pandangan hidup secara teoritik saja yang belum dihayati dan tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Selama ini pengajaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila memiliki problem struktural dan kultural. Pada tingkat struktural negara belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengenalkan Pancasila pada level implementatif sejak dini. Pancasila didesain sebagai kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah, tetapi tidak mempunyai kekuatan implementatif. Karenanya kurikulum Pancasila seharusnya tidak didesain dengan sekadar tatap muka di dalam kelas, dengan sedikit dialog, melainkan harus lebih implementatif dalam kehidupan sehari-hari, sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila akan lebih mengena dan tepat sasaran, bagaimana mengajarkan secara praktis dan memberi contoh untuk menghargai perbedaan, toleransi, tidak korup, tidak sekedar mahfum secara lisan. Pada level kultur, strategi kebudayaan Indonesia, seharusnya mengarahkan Pancasila sebagai budaya atau tradisi ke-Indonesia-an, sehingga dengan sadar maupun tidak sadar masyarakat secara luas akan menjalankan nilai-nilai Pancasila, tanpa harus menghafal butir per butir.